DPRD Sumedang Tegaskan Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Waduk Jatigede

Sumedang — Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang menggelar rapat dengar pendapat bersama Forum Komunikasi Orang Terdampak (FKOTD) di bawah naungan Divisi Biro Hukum dan Advokasi PP POLRI, dalam rangka harmonisasi langkah dan pemahaman terkait penyelesaian permasalahan dampak pembangunan Waduk Jatigede.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa (12/5/2026), dengan menghadirkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Sumedang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Kantor Pertanahan/ATR BPN Kabupaten Sumedang.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Roni Hidayat, bersama jajaran anggota Komisi IV DPRD.

Dalam rapat tersebut, DPRD Kabupaten Sumedang menegaskan bahwa persoalan penyelesaian dampak pembangunan Waduk Jatigede telah berlangsung cukup lama dan hingga saat ini masih menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, DPRD memandang perlu adanya langkah konkret melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait, baik pemerintah daerah maupun instansi teknis lainnya.

Tim tersebut nantinya diharapkan dapat melakukan verifikasi dan evaluasi data secara akurat, memperkuat koordinasi lintas sektoral, serta menyusun laporan mengenai tahapan-tahapan yang telah ditempuh dalam upaya penyelesaian dampak pembangunan Waduk Jatigede.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Roni Hidayat, menegaskan bahwa pembentukan tim terpadu menjadi langkah penting agar proses penyelesaian persoalan dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.

Melalui rapat dengar pendapat ini, DPRD Kabupaten Sumedang berharap seluruh pihak dapat membangun kesepahaman bersama demi percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat terdampak Waduk Jatigede.

* Henra