Jeritan Orang Tua Soal Biaya Ujian dan Kenaikan Kelas Mulai Terdengar Keras
Rilis Opini- Suara keresahan masyarakat kini mulai terdengar semakin jelas. Di berbagai wilayah, keluhan para orang tua siswa terkait adanya pungutan biaya ujian dan kenaikan kelas terus menjadi perbincangan. Nilainya pun tidak sedikit bagi kalangan masyarakat kecil.
“Saya diminta uang ujian Rp200 ribu, belum lagi untuk kenaikan kelas. Dari mana uang sebesar itu? Kami hanya kuli serabutan,” ungkap seorang orang tua siswa dengan nada sedih saat berbincang dengan warga lainnya.
Menurut keterangan sejumlah warga, pihak sekolah disebut berdalih bahwa anggaran bantuan dari dana BOS dinilai tidak mencukupi untuk kebutuhan kegiatan sekolah. Karena itu, orang tua siswa diminta ikut memenuhi berbagai kebutuhan yang dianggap belum tercover anggaran.
“Katanya dana BOS tidak cukup, jadi orang tua diminta membantu memenuhi kebutuhan sekolah,” ujar salah seorang warga.
Namun di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, alasan tersebut justru memunculkan keresahan baru. Banyak orang tua mengaku bingung harus mencari uang dari mana untuk memenuhi berbagai biaya yang terus bermunculan menjelang ujian dan kenaikan kelas.
Tangisan dan keluhan masyarakat kecil kini terdengar nyata. Ada yang terpaksa meminjam uang, menjual barang, bahkan menunda kebutuhan rumah tangga demi memenuhi permintaan biaya pendidikan anaknya.
Pimpinan Redaksi Media Maung Pajajaran, Henrayana, menilai suara masyarakat ini tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, pendidikan jangan sampai berubah menjadi beban yang menekan rakyat kecil.
“Kalau benar masyarakat sampai harus kebingungan mencari uang demi biaya ujian dan kenaikan kelas, ini perlu menjadi perhatian serius. Pendidikan jangan kehilangan sisi kemanusiaannya,” tegasnya.
Ironisnya, sebagian orang tua memilih diam karena khawatir anaknya merasa malu atau diperlakukan berbeda di lingkungan sekolah.
Kondisi ini membuat keresahan hanya menjadi bisik-bisik di tengah warga, meski sebenarnya dirasakan banyak pihak.
Pertanyaan publik pun mulai muncul:
Kalau memang dana BOS dianggap belum cukup, apakah solusi satu-satunya harus selalu membebankan kepada orang tua murid?
Di mana letak kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil?
Masyarakat berharap ada evaluasi dan pengawasan yang jelas agar dunia pendidikan tidak menjadi sumber tekanan ekonomi baru bagi rakyat bawah. Sebab di balik uang ratusan ribu yang diminta, ada kerja keras buruh harian, ada keringat pekerja serabutan, dan ada orang tua yang menahan malu karena tidak mampu membayar tepat waktu.
Pendidikan seharusnya membuka jalan masa depan anak-anak bangsa, bukan membuat orang tua menangis memikirkan biaya setiap kali tahun ajaran berakhir.
Oleh: Henrayana
Pimpinan Redaksi Maung Pajajaran
